Jurnalperempuan.com-Jakarta. Pascapengesahan Rancangan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RUU PTPPO), Yayasan Jurnal Perempuan bersama Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan, Indonesia Against Child Trafficking, dan Jaringan Kerja Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak mengundang beberapa pihak yang terkait dengan isu ini untuk kembali menegaskan komitmen memerangi trafiking. Hadir dalam acara yang digelar di Jakarta, hari ini (23/3), Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta bersama deputi-deputinya serta mantan Ketua Pansus RUU PTPPO Latifah Iskandar. (selanjutnya…)

Dalam konferensi pers yang digagas Yayasan Jurnal Perempuan, Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3), Indonesia ACTs, dan Jaringan Kerja Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Jakarta, Jumat (23/3), Pemerintah dan masyarakat dituntut pertegas komitmennya memerangi trafiking pascapengesahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). (dok. YJP/Rara)

Dalam rangka mensyukuri dan turut merayakan lahirnya Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang telah disahkan oleh tim Pansus DPR RI beserta seluruh fraksi DPR RI dan pihak pemerintah dalam pertemuan Paripurna pada hari Selasa, 20 Maret 2007, maka seluruh:

1. Jaringan Kerja Program Legislasi Nasional Pro Perempuan (JKP3) yang terdiri dari: Aliansi Pelangi Antar Bangsa (APAB), Bandungwangi, Bupera FSPSI Reformasi, CETRO, Derap Warapsari, ICMC, ICRP, Insitut Perempuan, Kakilima, Kalyanamitra, Kapal Perempuan, KePPaK Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (KPI)-Jabotabek, KOHATI PB HMI, LBH APIK Jakarta, LBH Jakarta, LKBH PeKa, Mitra Perempuan, (selanjutnya…)

Jurnalperempuan.com-Jakarta. Selama pembahasan UU PTPPO (Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang) telah mengalami penambahan, pengurangan, atau penggabungan rumusan yang kesemuanya bertujuan agar UU yang menjadi inisiatif DPR sejak Juli 2006 tersebut dapat memberantas tuntas praktik trafiking di Indonesia. Berikut beberapa materi yang telah disempurnakan tersebut:

1. Penambahan mengenai perlindungan bagi korban tindak pidana perdagangan orang, yakni korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana (impunitas). (selanjutnya…)

Jurnalperempuan.com-Jakarta. Dalam Rapat Paripurna DPR RI yang berlangsung Selasa (20/3) kemarin, Rancangan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RUU PTPPO) resmi disahkan menjadi Undang-undang. Pengesahan ini menjadi salah satu jawaban bagi keresahan masyarakat akan meningkatnya tidak eksploitasi perempuan dan anak dalam praktik trafiking. Ketua Pansus RUU PTPPO Latifah Iskandar mengungkapkan, hukum ini akan memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh bagi perempuan dan anak Indonesia. (selanjutnya…)

Memberdayakan komunitas dalam melindungi anak-anak dari praktek perdagangan menjadi prioritas agenda kerja Indonesia ACTs dalam kurun tahun 2007-2010. Prioritas ini diikuti pula dengan upaya mendorong negara untuk sepenuhya menerapkan Rencana Aksi Nasional (RAN) dan mengundang-undangkan peraturan untuk mencegah, melindungi, memulihkan, dan menyatukan anak-anak yang diperdagangan. Hasil ini ditetapkan dalam Workshop Evaluasi Program Indonesia Acts dan Perencanaan Program Indonesia ACTs 2007-2010 yang bertempat Wisma Makara, Universitas Indonesia, selama 3 hari (1-4 Maret 2007). (selanjutnya…)

Anggota Indonesia ACTs berpose bersama di depan Wisma Makara, Universitas Indonesia, Minggu (4/3), setelah mengikuti workshop 3 hari (1-4 Maret). Selain evaluasi, pertemuan tersebut diisi dengan pemilihan Koordinator Presidium Nasional, yang kembali dijabat Emmy LS, pengesahan anggota baru, serta perumusan agenda kampanye anti trafiking 2007-2010 dengan dukungan dana dari Terre des Hommes Netherlands (TdH-NL) dan Save the Children US. (dok.YJP/Yoke) (selanjutnya…)