Paska disahkannya Undang-undang (UU) No. 21 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) pada tanggal 20 Maret 2007, semua pihak berharap agar UU ini dapat memberikan efek jera kepada pelaku perdagangan orang dengan pencantuman saksi yang lebih tegas dan berat. Di sisi lain, UU ini juga diharapkan akan memberikan perlindungan lebih baik kepada korban dan saksi yang selama ini hak-haknya selalu diabaikan. Tegasnya, UU baru ini dapat memberikan kepastian hukum kepada semua pihak, aparat penegak hukum, pemerintah, parlemen dan masyarakat luas. Esensi yang penting yang tidak ada dalam UU No. 21 PTPPO yang menyangkut berbagai UU yang berkaitan dengan anak juga diharapkan akan tersirat dalam Perda. (selanjutnya…)

Seperti di banyak tempat di seluruh dunia, di kota Bandung, puluhan masyarakat dan aktivis sejumlah organisasi massa mendatangi Kompleks Gedung Sate Bandung, memperingati Hari Perempuan Internasional (Kompas Jabar, 9/3).
Sebelumnya, di kota yang sama, Polres Bandung membongkar kasus perdagangan (trafficking) perempuan ke pulau Batam. Dua korban yang berhasil diselamatkan, adalah warga Kabupaten Bandung. Keduanya berusia anak (Kompas Jabar, 1/3).
Pada waktu yang sama, diberitakan inisiatif DPRD Kalimantan Barat (Kalbar) menggulirkan peraturan daerah (perda) tentang perdagangan orang. Bagi DPRD Kalbar, alasan pembentukan perda itu dianggap penting dan mendesak, karena Kalbar berada di peringkat ketiga dalam hal kasus perdagangan orang, setelah Jawa Timur dan Jawa Barat (Kompas Jabar, 1/3). (selanjutnya…)

There were 60 participants from South East Asia and South Asia have taken part to share their experiences on anti-child trafficking campaign in their countries. The workshop held in Mathagondapalli Education Center (MEC), Tamil Nadu, India, on April 16-19, 2007 and supported by International Federation of Terre des Hommes.

Several topics were presented through panel presentations and discussed in working groups such as: Public Awareness, Community Education, (selanjutnya…)