Jurnalperempuan.com-Jakarta. Problem terbesar di Indonesia adalah kurangnya daya pekerja rumah tangga (PRT) dan pekerja rumah tangga anak (PRTA). Demikian pernyataan Annemarie Reerink dari kantor International Labour Organization (ILO) Jakarta dalam acara Seminar Nasional Pencegahan dan Penanganan Trafiking dan Kerja Paksa Bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) di kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, Selasa (26/6). Seminar nasional yang diselenggarakan oleh Deputi IV Kementerian Negara pemberdayaan Perempuan R.I bekerjasama dengan Jaringan Penghapusan Pekerja Anak (JARAK), Rumpun Gema Perempuan (RGP), Rumpun Tjoet Nyak Dien Yogyakarta dan didukung oleh kantor Uni Eropa dan ILO. (selanjutnya…)

Jurnalperempuan.com-Jakarta. Sejak Undang-undang No. 21 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) disahkan pada tanggal 20 Maret 2007 hingga hari ini belum ada satu kasus perdagangan orang di Bareskrim Mabes Polri yang dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang termaktub di UU tersebut. Hal ini disampaikan oleh AKP Muliyawaty Syam, SIK saat menyampaikan presentasinya mengenai Upaya Penegakkan Hukum Bagi Pelaku Trafiking termasuk Pekerja Rumah Tangga dalam Seminar Nasional bertema “Pecegahan dan Penanganan Trafiking dan Kerja Paksa bagi Pembantu Rumah Tangga (PRT) dan Pembantu Rumah Tangga Anak (PRTA)” di Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, Selasa (26/6). Acara ini merupakan hasil jejaring antara Gema Rumpun Perempuan, Jarak, dan Rumpun Tjoet Njak Dien Yogyakarta, serta didukung Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, kantor Perwakilan Uni Eropa dan ILO di Jakarta. (selanjutnya…)

Jurnal Perempuan.com. Indonesia menduduki peringkat kedua daftar negara-negara pelaku trafiking. Informasi ini diambil dari Laporan Perdagangan Manusia (TIP) 2007 yang dirilis Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.

Menurut keterangan Staff Duta Besar AS John Heffern, Indonesia dianggap tidak melakukan tindakan standar minimal untuk mengurangai trafiking. Sebagaimana dilansir Sindo, hari ini (14/6), Heffern mendorong Indonesia melakukan penguatan regulasi anti trafiking. (selanjutnya…)