Jakarta- Polisi siap menjalin kerja sama dengan Indonesia ACTs khusus untuk perlindungan anak korban perdagangan. Polisi juga menyatakan siap mengadopsi dokumen Indonesia ACTs, yaitu Panduan Bagi Perlindungan Hak-hak Anak Korban Perdagangan Anak di Indonesia dalam Peraturan Kepala Kepolisian mengenai Tata Cara Pemeriksaan saksi dan/atau korban yang saat ini masih dalam bentuk draft. Polisi berharap kerjasama ini dapat memberikan perlindungan anak lebih maksimal. (selanjutnya…)

Usianya baru 15 tahun ketika dipaksa meninggalkan kampung halaman. Dara belia ini, sebut saja namanya Kartini, harus mengambil keputusan besar meninggalkan tanah kelahiran Desa Santing, Kecamatan Losarang, Indramayu, Jawa Barat, untuk merantau jauh ke negeri seberang.

Kondisi ekonomi keluarga memaksanya mencari peruntungan ke Tanjung Pinang, Malaysia. Pada usia semuda itu Kartini harus bekerja sebagai pekerja seks komersial. Ironisnya, keberangkatan dan jenis “pekerjaan” itu atas anjuran dan restu orang tua. (selanjutnya…)

INSTITUT PEREMPUAN-Bandung: Tingginya tingkat trafiking di Jawa Barat, menjadi kepedulian JAGAT Jabar dan INSTITUT PEREMPUAN untuk bersama-sama melakukan sosialisasi anti trafiking dan perlindungan anak kepada masyarakat. Kampanye yang dilakukan secara serempak di 4 daerah, yaitu Kuningan, Cirebon, Indramayu dan Subang dilakukan dengan memperhatikan konteks lokal, sehingga dapat lebih diterima oleh masyarakat. (selanjutnya…)

Perlu sosialisasi UU No. 21 Tahun 2006 PTPPO di lingkup POLRI dan SOP untuk memahami definisi perdagangan anak dan menindaklanjuti penanganan dan perlindungan hak-hak anak korban perdagangan di Indonesia, demikian menurut Suhariyono Ar, Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan HAM (Dephukham) ketika memenerima delegasi Indonesia ACTs di ruang kerjanya (03/08/07). (Dok foto: Yoke Sri Astuti/ YJP)