PIYUNGAN: Data UNICEF menyebutkan setiap tahun ada sekitar 1,2 juta anak di dunia menjadi korban perdagangan anak. Di Indonesia, sebanyak 100.000 anak menjadi korban perdagangan anak setiap tahun, dan dari jumlah tersebut, 40.000 hingga 70.000 di antaranya menjadi korban prostitusi. “Anak-anak yang terjebak dalam lembah prostitusi itu tersebar di 75.106 lokasi di Indonesia. Ini tidak mengherankan, karena di dunia ada sekitar 3.000 organisasi perdagangan anak, yang setiap waktu bisa mengancam keselamatan anak-anak,” jelas Odi Shalahuddin, koordinator program Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN) saat memberi sosialisasi Standar Perlindungan bagi Anak Korban Trafiking Berbasis Hak Asasi Manusia, di Goeboek Resto, Jl. Wonosari, kemarin. (selanjutnya…)

Usulan Indonesia ACT untuk menetapkan tanggal 12 Desember sebagai Hari Anti Perdagangan Manusia disampaikan oleh dr. Surjadi Soeparman MPH, Deputi IV Kementerian Pemberdayaan Perempuan saat Diskusi Terbatas “Penanganan Perdagangan Orang” diselenggarakan oleh Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) pada tanggal 9 September 2008 di Sekretariat Wakil Presiden. Menurutnya, “Perdagangan orang merupakan masalah yang kompleks dan melibatkan semua unsur dari masyarakat dan pemerintah. Oleh karenanya penetapan tanggal 12 Desember, tanggal ditetapkannya Palermo Protokol sebagai Hari Perdagangan Manusia dapat menjadi momentum bersama untuk melakukan kampanye dan sosialisasi di seluruh lapisan masyarakat Indonesia”. Menanggapi usulan tersebut, Ibu Atifa dari Setwapres menyatakan bahwa, “Forum pemerintah dan NGO ini sepakat terhadap usulan menjadikan tanggal 12 Desember sebagai Hari Anti Perdagangan Manusia. Kami akan menyampaikan usulan ini kepada Wakil Presiden“. (selanjutnya…)

Indonesia ACT- 10 September 2008. Bertempat di Hotel Taman Teratai, Puncak, 8-10 September 2008 telah berlangsung Workshop Nasional Standar Pelayanan Minimal Pusat Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (SPM PPT TPPO) yang diselenggarakan oleh KPP dengan dukungan UNICEF, UNFPA, ICMC/ACILS, IOM dan Save the Children. Dalam workshop tersebut hadir 48 peserta yang berasal dari aparat pemerintah, yaitu dari Bapeda Indramayu, Setda Indramayu, Dinas Sosnaker/Indramayu, BKBPP Kabupaten Bandung, Dinas Sosial Cuanjur, Bapora PP Kalbar, Sosnakertrans/ Sanggau, Bag PP Setda Kabupaten Sambas, Bapenas Prop Jatim bidang PP, Bagian PP setda Surabaya, Bapeda Jatim, BPPKB NTB, BPP KB Batam, DDN Otda, Menko Kesra, Depsos, Direktorat Bina Kesehatan Anak Depkes, KPP dan Kementrian PAN. Dari aparat penegak hukum hadir Polda Jawa Barat, Bareskrim Mabes Polri dan Kasubunit Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Unit Pratut Satgas Tindak Pidana Teroris dan Kejahatan Lintas Negara Kejaksaan Agung). Sementara dari PPT dan NGO hadir PPT Jatim, PPT RS Bhayangkara Sukamto Kramat Jati, Jakarta, RS Dr. Soedarso Pontianak, FKBMI/Indramayu, Perempuan Berkoalisi Cianjur, Bahtera/Bandung, Yayasan Setara Kita/Batam, Panca Karsa/Mataram, Kaseh Puan/Kabupaten karimun, Asa Puan/Pontianak, P2TP2A Pontianak, Rempah/Jakarta dan Indonesia ACT. (selanjutnya…)

12 September 2008 — Salah satu advokasi Indonesia ACT yaitu mendorong Pemerintah untuk ratifikasi Optional Protocol untuk Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan, Prostitusi dan Pornografi Anak (OP KHA) mendapat tanggapan positif dari DPR. Chaerunisa (Fraksi Golkar) dan Eva Sundari (PDIP) saat bertemu dengan Indonesia ACT pada tanggal 4 dan 11 September lalu nmenyampaikan setuju untuk meratifikasi OP KHA tersebut. Kedua anggota DPR tersebut sepakat bahwa anak perlu dilindungi oleh Negara. (selanjutnya…)

JurnalPerempuan.com-Jakarta. Yayasan Jurnal Perempuan bekerja sama dengan Terre Des Hommes dan Indonesia Acts meluncurkan film “Jalan Pulang” dan Diskusi Publik “Mencegah Perdagangan Perempuan dan Anak”, Kamis (11/9) di Goethe Haus. “Jalan Pulang” mencoba menguak realita perempuan dan anak-anak negeri ini sebagai makhluk rentan. Yaitu manusia yang dikorbankan atas nama sistem negeri ini. (selanjutnya…)