Kuatnya tarik menarik kepentingan agama dan negara dalam proses amandemen UU Perkawinan (UUP)  membuat amandemen RUU Perkawinan menjadi sangat berat, terutama yang berkaitan dengan penghapusan poligami. Perlu kerja ekstra keras dan stamina yang tinggi kalau kita mau melakukan advokasi untuk revisi seluruh UU Perkawinan ini. Di luar sana terdapat arus yang kuat untuk tetap mempertahankan UU Perkawinan ini. Oleh karena itu, jalan yang dapat ditempuh untuk merevisi beberapa pasal, misalnya yang berkaitan dengan anak, dapat  dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi. Demikian disampaikan Ratna Batara Munti dari Federasi APIK dalam Workshop Draft Revisi Undang-undang Perkawinan di Jakarta, 18 Juni 2009.

(selanjutnya…)